kompak_gt loh

forum etika bisnis dan profesi


    Organisasi Pustakawan Indonesia dan Luar Negeri : Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) dan American Library Association (ALA)

    Share
    avatar
    Nur Azizi

    Jumlah posting : 7
    Join date : 03.04.11

    Organisasi Pustakawan Indonesia dan Luar Negeri : Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) dan American Library Association (ALA)

    Post  Nur Azizi on Tue Apr 05, 2011 10:11 pm

    Organisasi
    Pustakawan Indonesia dan Luar Negeri : Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) dan
    American Library Association (ALA)





    Latar
    belakang



    Seiring
    dengan perkembangan kemajuan dalam bidang teknologi informasi pada era
    informasi dan globalisasi sekarang ini, membawa implikasi yang
    menyeluruh pada bidang kehidupan, social, perdagangan, ekonomi, pendidikan,
    kebudayaan dan juga pada kehidupan organisasi profesi akan
    mengalami perubahan, terutama untuk menyahuti perkembangan tersebut.



    Peran
    perpustakaan dan pustakawan, semakin bertambah penting untuk
    mewujudkan era informasi sehingga terjadi suatu yang sangat mendasar, seperti organisasi,
    alur kegiatan pekerjaan, keahlian, fungsi, proses pekerjaan. Selama ini relatif
    masih belum terlihat peran organisasi profesi pustakawan seperti Ikatan
    Pustakawan Indonesia (IPI) misalnya dalam upaya
    meningkatkan kuantitas dan kualitas peran kepustakawanan terlebih lagi
    peran IPI pada masyarakat.



    Dalam
    sejarah perpustakaan, asal usul sebuah perpustakaan nasional jauh lebih tua
    daripada usia asosiasi pustakawan. Hal tersebut bukan saja terjadi di
    negara maju yang sudah mapan melainkan juga di negara berkembang, yang
    kebanyakan semula merupakan bekas negara jajahan. Sebagai contoh usia Library
    of Congress dapat ditelusuri ke koleksi Presiden Thomas Jefferson pada abad 18
    sementara pustakawan Amerika yang dihasilkan oleh Lembaga Pendidikan
    (Columbia University) baru ada pada tahun 1876.



    Di
    kawasan ASEAN seperti di Malaysia, Singapura, Philipina dan Thailand,
    titik awal keberadaan perpustakaan nasional jauh lebih mendahului keberadaan organisasi
    pustakawan. Organisasi pustakawan di ke-empat negara baru
    berdiri pada abad 20 sementara cikal bakal perpustakaan nasional sudah ada pada
    abad-19. Hal serupa juga terjadi di Indonesia sehingga topik
    Perpustakaan Nasional dan Ikatan Pustakawan Indonesia
    perlu dibahas secara terpisah.



    Harapan
    para Pustakawan Indonesia menjadi sosok Pustakawan yang
    Ideal sebagaimana yang tertuang dalam rumusan Profil Pustakawan Indonesia
    masih perlu dipertanyakan. Hampir setiap Rapat Kerja dan Seminar Ilmiah
    masalah tersebut mencuat kepermukaan, bahkan penataan organisasi pun
    selalu menjadi isu utama. Para pengurus IPI baik dari tingkat Pusat,
    Daerah dan Cabang belum menunjukkan suatu kepengurusan yang solid, bagi
    penulis harapan sosok Pustakawan yang ideal rasanya sulit sekali
    menjadi kenyataan.



    Adanya
    wacana reformasi profesi pustakawan , lahirnya forum-forum mungkin
    saja merupakan salah satu bentuk perwujudan rasa kecewa anggota IPI
    terhadap organisasinya , atau mungkin saja merupakan awal perjuangan
    menuju terciptanya Profil Pustakawan Indonesia yang kita
    cita-citakan bersama. Berlakumya Undang-Undang Otonomi Daerah beserta
    perangkat hukum lainnya mudah-mudahan dapat dijadikan modal awal
    bangkitnya IPI sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri IPI.



    Hal
    yang lain adalah dengan adanya Kiprah Pustakawan yang menulis
    lebih banyak tentang organisasi pustakawan sesuai dengan judul dan
    tujuan buku tersebut. Ada beberapa catatan yang perlu mengenai Kiprah Pustakawan
    adalah sebagai berikut :



    1. Uraian tentang sejarah Ikatan
      Pustakawan Indonesia cukup panjang, karena memang inilah
      tujuan buku Kiprah Pustakawan.

    2. Sumbangan pelaku dan
      saksi sejarah




    Kiprah Pustakawan menguraikan
    pertemuan pendahuluan di Bandung yang merupakan awal pembentukan Kongres Pustakawan
    se-Indonesia di Ciawi tahun 1973.



    1. Masalah Dalam Bibliografi



    Sebagai sebuah buku yang ditulis oleh 2 (dua) pustakawan
    senior seharusnya daftar kepustakaan yang dimuat pada halaman 476-480 haruslah
    komprehensif. Sebagai contoh entri pada Sulistyo-Basuki diberi tanda tanya
    padahal artikeltersebut dimuat secara lengkap pada Berita
    perpustakaan sekolah
    . Uraian serupa dimuat dalam buku Periodisasi
    Perpustakaan Indonesia.
    namun tidak dikutip dalam buku Kiprah Pustakawan.



    Penulisan
    sejarah perpustakaan serta organisasi pustakawan di Indonesia
    harus dipisahkan karena keduanya memiliki titik tolak yang berbeda. Sungguhpun
    demikian, penulisan kedua lembaga harus menggunakan sebanyak-banyaknya dokumen
    primer, berupa dokumen tertulis (notulen, surat keputusan, laporan tahunan,
    dekrit dan sejenisnya) serta pelaku dan saksi sejarah masih
    hidup.



    Organisasi ini penting karena merupakan motor penggerak kearah
    profesionalisne pustakawan. Padahal pada abad ke-17 dan 18 di
    Eropa Barat dan Amerika Utara tumbuh pesat berbagai perpustakaan
    nasional, pribadi, dan gereja. Pada pertumbuhan ini masih ditambah
    dengan munculnya berbagai tulisan tentang klasifikasi ilmu pengetahuan, inventarisasi
    koleksi perpustakaan, katalog perpustakaan serta bahan bahan pustaka lainnya
    yang berkaitan dengan organisasi perpustakaan serta pelaksanaan
    operasional perpustakaan. Namun semuanya itu belum menyentuh secara umum.
    Ketika perpustakaan umum mulai berdiri pada abad ke-19, mulailah timbul
    kesadaran perlunya sebuah organisasi yang memperjuangkan kepentingan
    tenaga yang aktif bekerja di perpustakaan. Kesadaran ini menumbuhkan kemunculan
    organisasi pustakawan . dalam penjelasan ini, kita akan membahas
    bagaimana perkembangan organisasi pustakawan di Indonesia dan
    di luar negeri yakni organisasi pustakwan di amerika
    serikat dan inggris, keduanya sangat berpengaruh besar terhadap
    perkembangan organisasi pustakawan di dunia ketiga.



    Rumusan
    masalah



    Dari
    beberapa penjelasan di atas, kami membatasi dua hal penting yang menjadi
    permasalahan dalam organisasi pustakawan itu sendiri.



    1. Bagaimanakah Kiprah Pustakawan
      IPI
      dalam berperan memajukan organisasi pustakawannya,
      agar benar-benar bermanfaat bagi anggotanya maupun bagi masyarakat luas?

    2. Seperti apakah organisasi
      pustakawan indonesia (IPI) dan luar negeri
      (American Library association (ALA).




    PEMBAHASAN


    Hampir
    tidak setiap organisasi profesi berhasil dalam perjuangannya membela profesi
    yang bersangkutan. Untuk dapat mencapai keberhasilan organisasi profesi
    harus berusaha agar pekerjaan pustakawan diisi oleh tenaga yang
    berkualifikasi, yang penuh dengan ide profesionalisme serta haarus diakui oleh
    lembaga tempat pustakawan bekerja.



    Pengorganisasian
    merupakan penyatuan langkah dari seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan oleh
    elemen-elemen dalam suatu lembaga. Prosese pengorganisasian suatu perpustakaan
    akan berjalan dengan baik apabila memeliki sumber daya, sumber dana, prosedur, koordinasi
    dan pengarahan pada langkah-langkah tertentu. Oleh karena itu,
    diperlukan penyesuaian terus-menerus antar bagian dalam suatu organisasi.
    Suatu organisasi akan berjalan baik apabila terdapat prinsip-prinsip
    yang menjadi landasan geraknya. Prinsip-prinsip itu di antaranya adalah :



    1. perumusan tujuan, tujuan organisasi
      harus jelas dan diketahui oleh seluruh elemen yang terkait dalam organisasi
      itu.

    2. pembagian kerja, untuk mencapai
      efektivitas dan efisiensi, perlu adanya pembagian tugas yang jelas

    3. pembagian wewenang, dengan
      kekuasaan yang jelas pada masing-masing aggota / kelompok dalam suatu organisasi,
      maka dapat dihindarkan terjadinya benturan kepentingan dan tindakan

    4. kesatuan komando, tujuannya
      agar tidak terjadi kebingungan di tingkat pelaksana.

    5. koordinasi, merupakan proses
      pengintegrasian tujuan pada satuan-satuan yang terpisah dalam suatu
      lembaga untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien




    Organisasi perpustakaan timbul karena adanya kebutuhan untuk
    mengumpulkan orang-orang dalam rangka pencapaian tujuan bersama melalui
    pembagian kerja. Pembagian kerja ini akan efektif apabila di dalam organisasi
    itu terdapat stuktur organisasi yang jelas, baik secara makro maupun
    mikro. Penyusunan struktur organisasi perpustakaan belum mampu
    merefleksikan spesialisasi bidang, standarisasi , tidak adanya koordinasi yang
    baik. Hal ini disebabkan oleh sistem penyusunan struktur organisasi yang
    menganut sistem top down, bersifat birokratis, dan kurang
    berorientasi pada visi dan misi perpustakaan. Perpustakaan sebagai
    lembaga informasi yang selalu berkembang dalam penyusunan struktur
    organisasinya perlu mengantisipasi faktor internal, eksternal, diferensiasi, dan
    kompleksitas.



    Dari
    segi kelancaran tugas perpustakaan dipengaruhi oleh sejauh mana keberhasilan
    integrasi di antara unit-unit/bagian dalam organisasi itu sendiri. Oleh,
    karena itu, perlu diperhatikan adanya pengelompokan kegiatan-kegiatan dalam
    perpustakaan itu sendiri. Dalam sistem pengelompokan unit ini terdapat banyak
    sistem yang dapat dipilih perpustakaan, ada empat aspek yang perlu diperhatikan
    yaitu fungsi, produk (barang dan jasa), wilayah, dan pelayanan
    perpustakaan.



    Kepustakawanan
    sebagai sebuah profesi memiliki arti kata pekerjaan atau sebutan sebuah
    pekerjaan, terutama pekerjaan yang memerlukan pendidikan dan latihan.
    Sebuah pekerjaan dapat dikatakan sebagai profesi apabila mempunyai ciri-ciri
    sebagai berikut : pertama, adanya sebuah organisasi keahlian.
    Tenaga profesional berkumpul dalam sebuah organisasi yang teratur dan
    benar-benar mewakili kepentingan organisasi. Dalam dunia pustakawan,
    dikenal banyak organisasi pustakawan seperti American Library
    association (ALA) di Amerika, Library Association
    di Inggris serta Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI)
    di Indonesia. Kedua, Terdapat pola pendidikan yang jelas Struktur
    pendidikan pustakawan harus jelas. Di luar negeri seperti ALA
    berhak menentukan kualifikasi pendidikan formal pustakawan dan
    berwenang menentukan akreditasi sekolah perpustakaan. Profesi didasarkan atas
    batang tubuh atau teknik yang dapat diajarkan. Hal ini berarti subjek tersebut
    dapat diperlukan sebagai sebuah disiplin akademis serta pekerjaan professional
    harus memiliki sifat intelektual. Ketiga, Adanya kode etik untuk
    mengatur hubungan antara tenaga profesional dengan nasabah atau rekanan
    diperlukan sebuah kode etik. Kode etik pustakawan lebih bersifat social
    dari pada bisnis. Empat, berorientasi pada jasa bidang tugas
    kepustakawanan hampir semuanya berorientasi pada jasa. Jasa pustakawan
    yang diberikan pada pemakai lebih ditekankan pada pemberian pelayanan dalam
    usaha pencarian dan penyebarluasan informasi dan jasa ini
    diberikan secara terus menerus. Lima, adanya tingkat kemandirian.
    Sebagai tenaga professional tenaga pustakawan harus mandiri dalam arti
    bebas dari campur tangan pihak luar.



    Pemberdayaan
    peran organisasi profesi untuk meningkatkan peran organisasi
    profesi pustakawan terhadap anggotanya maupun terhadap masyarakat. Maka
    hal yang harus IPI adalah selalu memberdayakan segala kemampuan dan
    potensi yang dimiliki organisasinya, serta berperan aktif dalam ruang lingkup
    bidang kepustakawanan dan dalam masyarakat. Selama ini relatif masih
    belum kelihatan peran dan manfaat IPI baik bagi anggota
    terlebih-lebih lagi bagi masyarakat.



    Kiprah
    IPI dan Kinerja Pustakawan



    Dalam
    konteks organisasi profesi khususnya Profesi Pustakawan Indonesia
    (IPI), organisasi profesi yang baik adalah suatu organisasi
    profesi yang dapat menunjukkan dan mempunyai kapasitas untuk dapat
    berbagi pengalaman bersama ditandai dengan menjunjung tinggi moral dan
    etika profesi. Suatu profesi tidak akan berkembang, apabila kita tidak dapat
    menempatkan jati diri kita di tengah –tengah masyarakat yang cukup dinamis
    dalam era reformasi dewasa ini. Sungguh luar biasa tantangan yang
    dihadapi oleh para pustakawan Indonesia saat ini.



    Globalisasi
    ekonomi berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk berkompetisi dan
    bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, dimana sumber daya alam
    menjadi faktor yang kurang penting dibandingkan dengan sumber daya manusia.
    Lokasi sumber daya alam juga tidak lagi menjadi masalah, tetapi kemampuan
    manusia untuk berinteraksi dengan lingkungannya menjadi faktor yang amat
    kritis. Disamping itu perkembangan ilmu dan teknologi telah memaksa
    bangsa-bangsa untuk mengandalkan penguasaan ilmu dan teknologi itu dapat
    memenangkan kompetisi yang makin lama makin berat.



    Lingkungan
    manusia berubah amat cepat pada abad ke-21. Beberapa kecenderungan abad ke-21
    yang mempengaruhi kehidupan masyarakat, adalah kompetisi global, cepatnya
    produk-produk menjadi kuno (obsolescence), kecenderungan meningkatkan efisiensi
    dengan perampingan organisasi, perekayasaan kembali dunia usaha,
    pemberdayaan serta perbaikan kualitas semua proses dan produk di segala
    bidang yang dilakukan secara terus menerus, internasionalisasi perdagangan,
    berkembangnya masyarakat informasi (information society), serta perkembangan
    ilmu dan teknologi yang amat hebat. Toffler (1972) yang dikutip Sutjipto
    (2000) telah mengidentifikasi gejala itu sejak tahun 1970-an dan
    menyebut gejala itu dengan “ culture shock “.



    Mencermati
    perubahan yang semakin dahsyat itu, organisasi profesi pustakawan
    Indonesia, hendaknya berupaya melakukan berbagai perbaikan dan
    pengembangan layanan terbaiknya bagi kepentingan masyarakat secara terencana dan
    berkesinambungan. Dengan demikian organisasi profesi ini tidak akan
    kehilangan arah baik dalam rangka pengambilan keputusan, maupun dalam rangka
    meningkatkan mutu organisasi. Sudahkah pustakawan Indonesia
    mengantisipasi perkembangan dan menjembatani kearah tersebut? Bukankah
    modal untuk itu kita sama-sama memilikinya?.



    Berangkat
    dari visi pustakawan diabad informasi, ada beberapa masalah pokok yang
    merupakan isu strategis yang perlu dicermati dan perlu mendapat
    perhatian kita semua , diantaranya :



    1. Bagaimana organisasi pustakawan
      Indonesia dapat sejajar dengan profesi lain?

    2. Sistem dan tatanan organisasi
      IPI yang bagaimanakah yang dapat memberikan peluang yang sama
      bagi seluruh anggota dalam segala dimensinya menuju pemberdayaan anggota IPI
      secara utuh ? ( Setiarso, 1997).

    3. Apakah landasan filosofis
      variabel utama IPI = Organisasi Profesi Kepustakawan Indonesia
      yang ditawarkan Sudarsono (1997) telah dapat dilaksanakan oleh
      seluruh anggota IPI ?




    Selanjutnya
    mari kita renungkan apa yang telah dituangkan dalam Keputusan Lokakarya
    Pengembangan Kurikulum Pendidikan dan Latihan Perpustakaan di Indonesia
    yang dilaksanakan tanggal 9 –11 Agustus 1994 di Aula the British Council,
    ada 2 Aspek Profil Pustakawan Indonesia ( Pustakawan
    Ideal) yang cukup menarik kita diskusikan dalam Rakerpus XI IPI pada
    hari ini :



    1. Aspek Profesional : Pustakawan Indonesia berpendidikan
      formal ilmu perpustakaan. Pustakawan juga dituntut gemar
      membaca, trampil, kreatif, cerdas, tanggap, berwawasan luas, berorientasi
      ke depan, mampu menyerap ilmu lain, objektif (berorientasi pada data dan
      fakta), generalis di satu sisi, tetapi memerlukan disiplin ilmu tertentu
      di pihak lain, berwawasan lingkungan , mentaati etika profesi pustakawan,
      mempunyai motivasi tinggi, berkarya di bidang kepustakawan, dan
      mampu melaksanakan penelitian dan penyuluhan.

    2. Aspek kepribadian dan
      prilaku
      : Pustakawan Indonesia
      harus bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha esa, bermoral Pancasila, mempunyai
      tanggung jawab sosial dan kesetiakawanan, memiliki etos kerja yang
      tinggi, mandiri, loyalitas tinggi terhadap profesi, luwes, komunikatif, dan
      bersikap suka melayani, ramah tamah dan simpatik terbuka terhadap
      kritik dan saran, selalu siaga dan tanggap terhadap kemajuan
      dan perkembangan ilmu dan teknologi, berdisiplin tinggi, dan
      menjunjung tinggi etika pustakawan Indonesia. Kedua aspek
      tersebut sungguh luar biasa, apabila persyaratan tersebut
      dapat dimiliki oleh para Pustakawan Indonesia.




    Perjalanan
    sejarah wadah profesi pustakawan Indonesia hampir selama tiga
    dasa warsa, hendaknya menjadi bahan renungan kita bersama. Dan kini
    masyarakat menanti kiprah lebih nyata dari para Pustakawan Indonesia
    yang menyentuh ke segenap lapisan masyarakat Indonesia yang majemuk dan
    kritis. Pustakawan Indonesia dituntut agar lebih mandiri dalam segala
    hal, gaung pustakawan … non jauh disana perlu kita dengar sebagai
    tuntutan otonomi daerah. Hasil rapat Koordinasi Tim Penilai Pejabat Fungsional pustakawan
    yang baru saja dilaksanakan tanggal 30 Oktober 2001 sudah mengisyaratkan ke
    arah itu. Mau tidak mau, suka tidak suka inilah kenyataan yang perlu
    dipertimbangkan dan didiskusikan pada hari ini.



    Berbicara
    peningkatan profesionalisme di bidang profesi kepustakaawan adalah suatu “Conditio
    Sine Quanon”
    yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, apabila profesi pustakawan
    hendak sejajar dengan profesi lain. Profesi pustakawan dituntut untuk
    mampu bersikap lebih terbuka, suka kerja keras, suka melayani, mengutamakan
    pengabdian serta aspek-aspek kepribadian dan perilaku. Tuntutan hal
    tersebut,menurut hemat penulis itulah kata kunci yang sebenarnya yang perlu
    terus menerus diaplikasikan dalam menjajalotokritik.



    Banyaknya
    kritik yang dilontarkan terhadap organisasi profesi pustakawan Indonesia
    (IPI), baik kritik dari internal, maupun eksternal organisasi, hal
    ini disebabkan antara lain pustakawan Indonesia kurang memahami
    jati dirinya. Menurut hemat penulis organisasi yang diharapkan adalah
    suatu organisasi yang setiap saat mengalami perubahan dalam arti yang
    positif, tidak selalu berada pada statusquo/ stagnansi. Perubahan sekecil apa
    pun harus dapat diterima sebagai sumbangsih dan pengabdian diri kita
    sebagai profesi. Perjalanan sejarah organisasi profesi Pustakawan
    Indonesia selama hampir tiga dasawarsa tidak sepenuhnya merupakan suatu
    kegagalan Kegagalan masa lalu dan sekarang mudah-mudahan dapat dijadikan
    sebagai modal utama menuju kesuksesan yang menjadi harapan kita semua, dan
    bukan suatu rintangan.



    Paul
    J. Meyer pernah mengatakan” 90% orang-orang yang merasa gagal belum
    tentu gagal… hanya saja mereka cepat menyerah”.
    Faktor terpenting yang
    menentukan keberhasilan suatu organisasi terletak bagaimana organisasi
    mengatasi kegagalan. Dornan (1998) memberikan ilustrasi kata “gagal” dan
    keberhasilan
    . Kata gagal selalu berkonotasi negatif. Bukankah orang paling
    benci dengan kata ini? Coba saja, jika anda mendengar seseorang membicarakan
    tentang hal-hal yang bernada kegagalan dan keputusasaan, mau tidak mau
    kata tersebut akan berpengaruh buruk terhadap diri anda, misalnya kata –kata
    kemiskinan, tidak punya teman, tidak punya uang. Sebaliknya kata-kata yang
    berhubungan dengan “ keberhasilan” mempunyai konotasi positif karena
    mengandung harapan.



    Lebih
    jauh Dornan menekankan ada beberapa hal yang menyebabkan orang takut akan
    kegagalan diantaranya:



    • takut dikritik
    • takut mengambil resiko
    • takut kehilangan percaya diri
    • takut tidak mendapat kesempatan
      lagi.




    Atas
    dasar takut akan kegagalan Dornan memberikan solusi dalam mengatasi kegagalan
    sebagai berikut :



    • mengenali lebih dulu penyebab
      kegagalan




    • belajar dari kegagalan dengan
      mempelajari penyebabnya




    • kenali dulu kelemahan anda
    • ubah cara kerja anda sesuai
      kebutuhan




    Organisasi profesi pustakawan Indonesia (IPI)
    baik dari tingkat pusat, daerah,dan cabang di mana pun berada, harus
    berani dikritik, berani mengambil resiko, tidak boleh takut kehilangan rasa
    percaya diri, tidak boleh takut tidak mendapat kesempatan lagi. Menurut hemat
    penulis pola kepemimpinan yang perlu diterapkan oleh Pengurus organisasi
    ini baik tingkat pusat, daerah dan cabang harus menunjukkan keberanian
    (courage)dalam menentukan aturan keanggotaan. Ternyata aturan anggaran
    rumahtangga PAPSI (Perhimpunan Ahli Perpustakaan Seluruh Indonesia)
    tahun 1954 lebih baik dari anggaran rumah tangga IPI tahun 1999 dalam
    hal menerapkan sangsi bagi anggota yang tidak membayar iuran anggota.
    Dalam anggaran rumahtangga tersebut dinyatakan sebagai berikut:



    • Anggota yang diterima sebelum
      30 Juni membayar iuran untuk setahun penuh, yang diterima sesudah 30 Juni
      membayar iuran (setengah tahun). Pembayaran dilakukan ketika diterima
      menjadi anggota.

    • Apabila seorang anggota
      menunggak iuran satu tahun, maka kepadanya akan dikirim surat peringatan, dan
      sebulan sesudah surat itu keluar pembayaran belum juga dilakukan,maka
      pengurus berhak mengeluarkannya dengan keputusan suara terbanyak.

    • Anggota yang menunggak iuran
      setahun, di dalam rapat tahunan tidak boleh memberi suara atau tidak boleh
      dipilih untuk suatu jabatan.




    Sedangkan
    aturan semacam itu tidak ada dalam anggaran rumah tangga IPI tahun 1999.
    Bukankah Russel Bowden sewaktu menjadi konsultan IPI sering memberikan
    rekomendasi khususnya mengenai iuran anggota sebagai modal dasar organisasi.
    Barangkali ini perlu dipertimbangkan dalam rapat kerja kali ini sebagai bahan
    masukan kongres IPI tahun 2002. Beberapa rekomendasi program kerja
    dari komisi organisasi yang pernah dilontarkan oleh Blasius Sudarsono dan
    Bambang Setiarso sebenarnya cukup efektif untuk dilaksanakan sebagaimana
    dilontarkan dalam isu strategis pada pemaparan sebelumnya. Dalam konteks
    kemandirian organisasi (Hernandono,1997) mengungkapkan seebagai suatu organisasi
    profesi, IPI dirasakan oleh sebagian orang belum mandiri, keuangan IPI
    masih banyak tergantung pada subsidi dan bantuan instansi di bidang
    perpustakaan di Indonesia (Perpustakaan Nasional RI) dan Badan-badan
    lain, baik pemerintah maupun swasta. Disamping itu, keterlibatan para anggota IPI
    belum dapat dilaksanakan secara optimal.



    Celakanya
    pustakawan masih sibuk mempertanyakan apa keuntungan menjadi
    anggota. Bukankah kepercayaan yang kita emban dari anggota IPI
    juga amanah dari Tuhan? Penulis juga sependapat apa yang
    diungkapkan Zulfikar Zen dalam Marsela terbitan terbarunya (juni
    2001) dalam rangka kebersamaan , apakah kebersamaan yang kita buat akan
    berubah? Bukankah kalau bersatu, kita akan teguh? Marilah berat sama-sama kita
    pikul, meskipun kalau ringan masing-masing dapat membawanya sendiri-sendiri
    Insya Allah…! Himbauan tersebut mari kita refleksikan dalam organisasi
    yang kita cintai ini.



    Ada
    beberapa keuntungan strategis bila IPI mengembangkan dirinya menjadi organisasi
    serikat pekerja, yaitu :



    Pertama, organisasi akan mempunyai orientasi yang jelas,
    yakni meningkatkan kesejahteraan dan memperjuangkan kepentingan
    putawakan. Langkah ini akan menjauhkan kemungkinan menjadi organisasi
    papan nama, atau organisasi yang hanya dimiliki oleh pengurusnya, sebab
    serikat pekerja bisa menyentuh kepentingan semua anggota. Untuk mengubah diri
    sudah tidak banyak halangan, karena UU Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang baru
    jelas-jelas melindungi hak pekerja untuk berorganisasi. Kedua, karena
    kepentingan semua anggota tersentuh, maka organisasi IPI akan
    dengan mudah menggalang solidaritas para pustakawan. Implikasinya, hal
    ini akan memperkuat posisi tawar pustakawan di hadapan
    institusi/perusahaan, terutama dalam hal memperjuangakan kenaikan upah,
    fasilitas kerja dan peningkatan profesi. Ketiga, dengan
    mengembangkan diri menjadi serikat pekerja, IPI punya kesempatan luas
    untuk berafiliasi dengan organisasi sejenis di tingkat internasional.
    Afiliasi ini akan menguntungkan posisi organisasi dan pustakawan
    Indonesia, karena solidaritas pustakwan internasional akan segera
    mengalir apabila pustakwan Indonesia mengahadapi masalah.



    Organisasi
    Pustakawan Indonesia



    Perpustakaan
    modern yang pertama kali ada di Indonesia didirikan oleh orang belanda.
    Perpustakaan tersebut adalah perpustakaan Bataviaasch Genootschap van
    Kunsten en wetenschap
    didirikan pada tahun 1778. Seabad kemudian di indonesia
    mulai berdiri berbagai perpustakaan khusus, menyusul pendirian perpustakaan sekolah
    dan perpustakaan umum oleh pihak swasta pada awal abad ke-20. awalnya
    perpustakaan sekolah tidak ada, yang ada hanyalah guru yang menaruh minat pada
    perpustakaan . beberapa guru di batavia (jakarta) menyadari perlunya organisasi
    pustakawan sebagai wadah komunikasi antara sesama anggota. Usaha
    pembentukan organisasi pustakawan mulai dirintis pada tahun 1912
    dengan dilangsungkannya diskusi pustakawan di batavia. Namun, usaha itu
    baru membuahkam hasil pada tahun 1916 dengan terbentuknya Vereeniging Tot
    Bevordering Van Het Bibliotheekwezen
    di batavia. Tujuan organisasi
    itu dinyatakan pada pasal 3 berbunyi sbb:



    1. memajukan berdirinya
      perpustakaan baru dan membantu perpustakaan rakyat yang telah ada,
      baik yang bersifat ilmiah maupun umum.

    2. memajukan usaha sentralisasi
      perpustakaan

    3. mengusahakan peminjaman antar
      perpustakaan di hindia-belanda (Indonesia)

    4. memajukan lalu lintas
      pertukaran dan peminjaman bahan secara internasional

    5. mengumpulkan dan
      memajukan sumber dan tugas referens

    6. mendirikan biro penerangan
      untuk kepentingan ilmiah dan dokumentasi

    7. mendirikan gedung untuk
      perpustakaan umum

    8. segala usaha sah lainnya yang
      dapat membantu tercapainya tujuan di atas




    Masa
    pendudukan jepang, organisasi itu sudah tidak lagi kegiatan
    pustakawannya. Pada tahun 1954 berdiri Perkumpulan Ahli Perpustakaan Seluruh
    Indonesia
    (PAPSI) yang mempunyai tujuan sbb :



    1. mempertinggi pengetahuan ilmu
      perpustakaan, berarti mempertinggi derajat para anggotanya

    2. mananam rasa cinta terhadap
      perpustakaan dan buku umum




    Dan akhirnya pada tahun 1956 PAPSI berubah namanya menjadi Perhimpunan
    Ahli Perpustakaan, Arsip, Dan Dokumentasi
    (PAPADI), yang tujuannya
    adalah :



    1. mempertinggi pengetahuan
      tentang ilmu perpustakaan, arsip, dan dokumentasi, serta ilmu-ilmu
      lain yang berkaitan

    2. memperluas dan menanamkan
      pengertian terhadap perpustakaan, arsip, dan dokumentasi

    3. membela kepentingan dab
      mempertinggi derajat para anggotanya




    Tahun
    1962 nama organisasi diubah menjadi Asosiasi Perpustakaan, Arsip, Dan
    Dokumentasi
    (APADI) yang bertujuan untuk :



    1. mengusahakan agar tercapai
      kesempurnaan sistem dan isi perpustakaan, arsip, dan
      dokumentasi

    2. mempertinggi pengetahuan
      tentang ilmu perpustakaan, arsip, dan dokumentasi dan
      ilmu-ilmu yang bersangkutan

    3. memperluas dan menanam
      pengertian perpustakaan, arsip, dan dokumentasi

    4. mempertinggi derajat para
      anggotanya




    Sementara
    pada tahun 1969 berdirilah Himpunan Pustakawan Chusus Indonesia
    (HPCI) dengan tujuan :



    1. membina perkembangan
      perpustakaan khusus di Indonesia

    2. memupuk hubungan antar anggota



    untuk
    menyatukan perhimpunan pustakawan, pada tahun 1973 dilangsungkan kongres
    pustakawan se-Indonesia di Ciawi. Hasilnya adalah pembentukan Organisasi
    Pustakawan Indonesia yang bernama Ikatan Pustakawan
    Indonesia
    yang disingkat IPI. Berdasarkan pasal 5 Anggaran
    Dasarnya, IPI bertujuan untuk :



    1. menghimpun, menampung, serta
      menyalurkan aspirasi dan kreasi dari mereka yang berpotensi dalam
      ilmu pengetahuan dan yang lainnya dan atau bekerja dalam
      bermacam-macam jenis perpustakaan atau badan-badan lainnya yang ruang
      lingkupnya berkaitan dengan perpustakaan

    2. mengusahakan mereka yang
      termasuk di atas pada tempat semestinya di dalam masyarakat.

    3. meningkatkan, mengembangkan, dan
      mengamalkan ilmu perpustakaan demi kemajuan pendidikan, ilmu pengetahuan,
      serta kesejahteraan masyarakat

    4. menempatkan ilmu perpustakaan dan
      ilmu pengetahuan lainnya pada taraf yang semestinya di antara ilmu
      pengetahuan.




    Organisasi IPI


    IPI diketuai oleh seorang ketua umum dibantu oleh sekretaris
    umum dan komisi. Untuk kegiatan yang menyanngkut profesi dibentuk bagian
    yang disebut ”bidang”. Dalam IPI terdapat bidang sbb :




      1. organisasi
      2. perpustakaan khusus
      3. perpustakaan umum
      4. perpustakaan sekolah
      5. perpustakaan perguruan tinggi




    Untuk
    membantu ketua umum melaksanakan program IPI dibentuklah sebuah komisi,
    komisi yang ada di IPI adalah :



    a.
    komisi usaha dan kesejahteraan



    b.
    komisi penerbitan



    c.
    komisi penelitian dan pengembangan



    Prinsip-prinsip
    pokok pemberdayaan organisasi IPI meliputi :



    -
    Penyempurnaan AD/ART sesuai dengan visi dan misi IPI ke depan.



    -
    Penguasaan teknologi informasi ;



    -
    Peningkatan kualitas anggota ;



    -
    Pemberdayaan kemampuan anggota ;



    -
    Pengembangan organisasi IPI yang lebih mandiri dan
    professional ;



    -
    Pengembangan kader-kader organisasi secara berkesinambungan dan
    berjenjang ;



    -
    Pembentukan organisasi atau kelompok-kelompok bidang minat atau interest
    group.



    -
    Pengembangan media komunikasi anteraktif antara anggota dan pengurus.



    Aspek
    lain yang harus diperhatikan adalah strategi pendekatan perencanaan program
    kerja IPI harus mencerminkan keseimbangan antara pendekatan pendidikan dan
    pemberdayaan anggota. Oleh karena itu program IPI harus benar-benar
    realistis dan benar-benar nyata manfaatnya baik bagi anggotanya maupun
    bagi masyarakat.



    Organisasi
    Pustakawan Luar Negeri



    American Library Association (ALA) adalah sebuah organisasi pustakawan
    profesional yang didirikan pada tahun 1953 di New York. Pertemuannya dihadiri
    oleh para pustakawan, peneliti, ilmuan, dan pendeta, yang
    semuanya menyadari pentingnya pengetahuan tentang buku serta kesadaran bahwa pengelolaan
    buku perlu dilakukan demi kepentingan umum. Di sini mereka menekankan
    pentingnya adminitrasi dan organisasi perpustakaan. Mereka
    menyatakan bahwa perpustakaan memiliki cirri khusus dengan mengumpulkan,
    mengatur, dan mempromosikan penggunaan buku; juga diperlukan metode
    khusus untuk melaksanakan tugas tersebut. Jasa bagi pemakai merupakan motivasi
    utama serta tujuan primer perpustakaan. Juga mereka menekankan perlunya menyatu
    dalam sebuah himpunan.



    Pada
    tahun ini, juga terbit majalah American Library Journal
    dengan “managing editornya” Melvill Dewey, pencipta Dewey Decimal
    Classification (DDC). Menurut anggaran dasar ALA, maka ALA
    bertujuan mempromosikan atau memajukan jasa perpustakaan dan
    kepustakawanan. Dalam bahasa inggris dikatakan ”to promote the library
    service and librarianship”. Untuk melaksanakan tujuan tersebut maka organisasi
    ALA terdiri atas :



    1. lima devisi jenis perpustakaan
      ; American Association Of School Librarians, American
      Association Of State Libraries, Association Of College And
      Research Libraries, Association Of Hospital And Institution
      Libraries, Dan Public Library Association

    2. sembilan devisi jenis
      aktivitas, yaitu Adult Service Devision, American Library
      Trustee Association, Children’s Services Decision, Reference
      Services Devision, Resources And Technical Services Devision, Young Adult
      Services Devision, Dan Information Science And Automation Devision

    3. lima puluh cabang negara
      bagian, regional, dan teritorial. Istilah yang digunakan adalah
      chapters mencakup semua Negara bagian, teritori seperti Guam dan
      Virgin Islands

    4. dua belas organisasi
      yang berafiliasi dengan ALA, seperti American Associations
      Of Law Libraries, American Society For Information Science, American
      Merchant Marine Library Association, American
      Theological Library Association, Association Of American
      Library Schools, Association Of Research Libraries Canadian Library
      Association, Library Society Of Puerto Rico, Medical Library
      Association, Dan Catholic Library Association.




    Kegiatan
    ALA dilakukan oleh staf perpustakaan di bawah pengawasan direktur
    eksekutif. Direktur eksekutif melakukan kerjasama yang tidak terbatas pada
    dunia ALA tetapi juga dengan bidang lain berkaitan seperti American
    Book Publishers Council
    dan National Education Association.
    Semua aktivitas ALA diarahkan untuk mencapai objeknya yakni peningkatan
    jasa perpustakaan dan kepustakawanan. Semua kebijakan, program, dan
    kegiatan dilaksanakan dengan tujuan melayani kepentingan umum. Di samping
    kegiatan umum, ALA pun menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk
    anggotanya. ALA menerbitkan majalah sebagai wahana komunikasi antara
    sesama anggota serta media untuk menyampaikan pendapat anggota; menerbitkan
    standar kesejahteraan anggota, jasa perpustakaan, pendidikan pustakawan,
    serta usaha meningkatkan status pustakawan dalam masyarakat; dan
    mendorong penerbit swasta menerbitkan majalah profesional kepustakawanan.



    PENUTUP


    Dari
    beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan sbb :



    1. Tuntutan profesionalisme yang
      diamanatkan oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
      lebih-lebih tercermin dalam kode etik pustakawan sekalipun masih
      dipertanyakan hendaknya dijadikan aset yang cukup berharga sebagai suatu organisasi
      yang dituntut kemandiriannya.

    2. Persaingan global yang cukup
      kompetitif disegala bidang merupakan tantangan profesi kepustakawanan
      untuk dapat melakukan terobosan yang lebih bermakna ketimbang
      memikirkan dan mempertajam perbedaan yang tak pernah terselesaikan
      bahkan lebih memunculkan permasalahan baru yang lebih rumit.

    3. Kunci keberhasilan suatu organisasi
      akan banyak bergantung sejauh mana pengurus dan anggota dapat
      mengimplementasikan program kerjanya dengan terus menjunjung tinggi asas
      kebersamaan sesama anggota. Pilar-pilar kegagalan dan
      keberhasilan suatu organisasi masa lalu dan sekarang
      hendaknya dapat dijadikan bahan renungan kita semua untuk melangkah lebih
      jauh. Bahkan perubahan sekecil apapun akan lebih baik, ketimbang
      kita mempertahankan status quo.




    Agar
    organisasi profesi dapat berperan semaksimal mungkin dalam upaya
    meningkatkan perannya baik bagi anggota maupun masyarakat, maka potensi organisasi
    dan anggota harus benar-benar diberdayakan seoptimal mungkin, dengan
    melihat celah-celah kesempatan yang ada untuk mencapai tujuan agar IPI dan
    ALA lebih berperan aktif dan keberadaannya bermanfaat bagi
    anggota dan masyarakat (regional maupun internasional). Oleh karena itu,
    kemandirian organisasi dan peran aktif anggota mutlak diperlukan
    dalam upaya memberdayakan anggota dan organisasi ke depan,
    disamping kesinambungan organisasi dan profesinalisme, juga
    diperlukan kesinambungan arah perencanaan program kerja makro dan mikro organisasi
    pustawakan yang ada di Indonesia dan di luar negeri
    semoga terwujud, amien!!!




    Daftar pustaka :



    • Lasa, HS. Manajemen
      Perpustakaan.
      Yogyakarta : Gama Media, 2005

    • Basuki, Sulistiyo. Teknik dan
      Jasa Dokumentasi.
      Jakarta : PT. Gramedia, 1992

    • Basuki, sulistiyo. Periodisasi
      Perpustakaan Indonesia
      . Bandung : Remaja Rosdakarya,1994

    • Basuki, Sulistyo. Pengantar
      Ilmu Perpustakaan
      , Jakarta : PT. Gramedia, 1993

    • Qolyubi, syihabuddin. Dasar-Dasar
      Ilmu Perpustakaan Dan Informasi.
      Yogyakarta : Jurusan IPI,
      Fakultas Adab, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

    • Harahap, Basyral Hamidy dan
      Tairas. Kiprah Pustakawan Seperempat Abad Ikatan
      Pustakawan Indonesia 1973-1998
      . Jakarta : Pengurus Besar
      Ikatan Pustakawan Indonesia. 1998.

    • Siswanto, Ardi. Laotokritik IPI
      Sebagai Organisasi Profesi Dalam Rangka Otonomi Daerah.
      dalam
      :
      http://www.consal.org.sg /webupload /forums/
      attachments/2281.doc,
      diakses pada hari Kamis, 28 Februari 2008, pukul
      10.00 WIB.

    • Supriyanto, Didik. Memperkuat
      Organisasi Pustakawan di Era Global.
      dalam : http://www.consal.org.sg/webupload/forums/attachments/2280.doc,diakses
      pada hari Kamis, 28 Februari 2008, pukul 10.20 WIB.




    TIM
    PENULIS:



    Wahid
    Nashihuddin



    Zulhadi
    Fatawi



    Rifda
    Muftitah



    Arif
    Sudarno Putro



    Siti
    Suwaebatul Islamiyah



    Munharis


    Yuyun
    Yuliana Herawati



    (Semua
    Penulis merupakan Mahasiswa Ilmu Perpustakaan dan Informasi UIN Sunan Kalijaga
    Yogyakarta)



    Sumber
    : Googling Format.doc

      Waktu sekarang Tue Sep 26, 2017 10:29 pm